Reader Comments

Ibu Kota Negara Pindah, Anies

by Cecile Gambrel (2022-06-23)


Untuk mengetahui lebih lanjut informasi terkait KPR Indonesia yang baru, simak ulasan berikut ini. Menurut dia, JPO menjadi salah satu infrastruktur yang dibuat ikonik dengan mengakomodasi kebutuhan masyarakat di antaranya penggemar sepeda hingga warga disabilitas dan lanjut usia . Regulasi yang mengatur kekhususan yang dimiliki IKN baru tersebut saat ini tengah dalam proses penyusunan. Pasalnya, pemindahan IKN telah memiliki payung hukum yang jelas, dan memiliki landasan yang kuat. SERAMBINEWS COM,JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara harus disikapi dengan optimis.

Hal serupa telah banyak dilakukan dan tidak sedikit yang dinilai tidak berhasil. "Jakarta harus menjadi pusat. Pusat pemerintahan berubah ke Kalimantan Timur, tapi Jakarta harus menjadi pusat perekonomian, pusat pendidikan,dan pusat kesehatan," kata Riza. Suara.com - Undang-Undang Ibu Kota Negara yang menjadi payung hukum pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah disahkan DPR. Mereka menganggap terlalu pasaran untuk disetarakan sebagai penamaan sebuah ibu kota. Ada juga yang mengaitkan dengan sejarah politik bahwa penamaan tersebut untuk mengenang nama tokoh PKI, Diva Nusantara Aidit atau lebih in style dengan nama DN Aidit. Sementara sejarawan, JJ Rizal, menganggap penamaan Nusantara terlalu Jawa Sentris, hal ini dikaitkan dengan sejarah Majapahit yang berada di tanah Jawa.

Proses komunikasi sifatnya tak hanya menginformasikan adanya perpindahan, melainkan mekanisme adaptasi termasuk memastikan warga daerah tak tergusur. Kedua, komunikasi politik dengan elite yang kontra terhadap kebijakan IKN. Upaya komunikasi dilakukan untuk menjelaskan rasionalisasi pemindahan ibu kota secara komprehensif. Dengan kata lain, 193 Negara tersebut adalah Negara yang diakui sebagai Negara berdaulat oleh dunia Internasional. Setiap Negara berdaulat tersebut memiliki Ibukota yang merupakan pusat pemerintahannya.

Ibu kota negara, walau tidak identik sebagai kota besar metropolitan, turut dipengaruhi dua hal itu. Sementara itu menurut Anies, meskipun mayoritas aktivitas ASN berpindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, soal kemacetan, dia memperkirakan masih akan tetap terjadi. Riza mengatakan Jakarta akan tetap menjadi sentra pendidikan, perekonomian, dan kesehatan. Anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian menambahkan, dirinya optimistis pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Nusantara. Hanya saja, untuk pembangunannya sendiri perlu ada langkah-langkah yang harus dilakukan.

"Pembangunan ibu kota baru harus menjadi momentum untuk membangun kota yang sehat, kota yang efisien, kota yang produktif," ujar dia. Pemerintah Provinsi akan terus memastikan persoalan terutama terkait infrastruktur di Jakarta dapat diselesaikan. Jangan lupa simak terus artikel menarik lainnya di situs Berita ninety nine.co Indonesia. Sertifikasi profesinya pun jelas dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perencanaan Wilayah Kota Ikatan Ahli Perencanaan . Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu. Terbaru, Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara sudah disetujui menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI.

Karenanya, Mendagri meminta agar semua pihak perlu mendukung proses pemindahan IKN, termasuk siapapun yang bakal menjadi pemimpin nantinya. Terlebih, peningkatan akses infrastruktur jalan pendekat dari Kukar ke IKN juga tengah direncanakan akan diusulkan untuk dibangun. Otorita IKN dapat melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Rencana Induk IKN setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden. Ibu kota baru juga diharapkan menjadi lokomotif baru untuk transformasi negara. Dengan demikian, ibu kota baru itu bisa mendukung Indonesia yang berbasis inovasi, tekonologi, dan ekonomi hijau.

5 months agoBahkan, warga yang memiliki lahan namun belum sertifikat agar segera diurus. Dirinya mengingatkan, warga lokal jangan sampai tergusur atau tersingkir dari pendatang yang ada di Kukar maupun di wilayah Ibu Kota Negara yang diberinama Nusantara. Selain itu juga di birokrasi pemerintah baik provinsi dan kota atau kabupaten, maupun yang berprofesi jasa layanan profesi PWK atau tenaga ahli konsultan. Stockholm menjadi kota dengan market yang paling cepat berkembang nomor dua di dunia. Sehingga mampu menarik investor di bidang teknologi untuk berinvestasi. Pada 1997, Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri, dimaksudkan untuk pusat pemerintahan.

Terlepas dari pro dan kontra yang berkembang mengenai nama ‘Nusantara’, pemindahan ibu kota negaranya sendiri pun masih dipermasalahkan meski pemerintah dan DPR sudah ‘ketok palu’ dengan keputusannya. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, banyak hal yang seharusnya pemerintah pertimbangkan dalam pemindahan ibu kota tersebut. Sebab, sekecil apa pun riak publik atau gejolak yang ada di masyarakat, tetap berpotensi menjadi krisis komunikasi termasuk menyulut konflik horisontal.

Di sisi lain, ihwal sistem pemerintahan IKN nantinya, Mendagri menjelaskan kawasan tersebut akan berbentuk provinsi dengan kekhususan. Dilansir dari situs resmi PBB, berikut ini merupakan daftar nama nama negara di dunia dan ibu kotanya yang harus kamu ketahui. Singapura merupakan negara hanya seluas kota sehingga tidak memiliki kota, melainkan hanya distrik. Namun, pemerintah Singapura terus mengembangkan beragam teknologi canggih dan banyak programmer serta pemodal asing di Singapura. Dikutip dari indonesiabaik.id, nama Nusantara dipilih menjadi nama ibu kota negara baru, karena kata tersebut telah dikenal dan menjadi hal yang ikonik di mata internasional. Pada 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyodorkan skenario, mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota, namun direncanakan dan dibangun benar-benar, atau memindahkan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta.

Jika mengacu pada konsep spiral of silence, individu yang mempunyai pandangan minoritas memang cenderung tak berani menyuarakan aspirasinya. Tapi, itu bukan berarti dapat langsung dinilai menerima, bisa jadi mereka belum memahami atau mendalami isunya. Meski penunjukkan pemimpin IKN merupakan hak prerogatif presiden, suara publik juga patut dipertimbangkan. Jika presiden menempatkan faktor kooperatif dan bisa bekerja menjadi yang utama, aspek komunikasi publik pemimpin juga penting dijadikan dasar untuk menunjuk figur yang tepat dalam mengawal agenda pembangunan ke depan. Terpisah, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut pemerintah sudah menyetujui bentuk ibu kota negara, yakni pemerintah daerah khusus setingkat provinsi. JAKARTA - Rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke kawasan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bukanlah yang pertama dilakukan negara di dunia.

Sebelum mengetok menyepakati, Saan sekaligus mengingatkan pemerintah agar nantinya memberikan penjelasan terkait alasan penamaan Nusantara untuk ibu kota negara. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat panitia kerja pembahasan ibu kota negara baru. Untuk diketahui, sebelumnya dalam rapat dengan DPR, pemerintah sudah menyampaikan nama ibu kota negara, yakni Nusantara. UU IKN terdiri dari 11 bab dan 44 pasal yang memuat segala urusan terkait pemindahan ibu kota.

Selanjutnya negara yang terdekat, Malaysia juga sempat memindahkan Ibu Kota negaranya dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. Padahal secara jarak Kuala Lumpur ke Putra Jaya jauh lebih dekat jika dibandingkan dengan Jakarta ke Kalimantan. Namun para pegawai di Kuala Lumpur akhirnya enggan untuk berpindah karena alasan keluarga. Dihimpun dari berbagai sumber hal tersebut disebabkan dari minimnya partisipasi publik dalam perancangan maupun pembentukan dan pemindahan Ibu Kota tersebut.

Maka, sekecil apa pun suara sumbang yang muncul, tetap harus disikapi secara benar dan tepat. Kesepakatan politik saja tak cukup, perlu kesepahaman makna dengan publik. Sehingga, setiap narasi perlu dirancang untuk menerjemahkan bahwa ibu kota negara bukan hanya ibu kota pemerintah, namun juga ibu kota publik, ibu kota sebagai pusat pemulihan harapan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Namun Ibukota Negara belum tentu merupakan Kota terbesar di Negara yang bersangkutan. Merumuskan kebijakan itu berat, tetapi mengomunikasikan kebijakan jauh lebih berat. Kita tahu jika mengikuti perjalanan perumusan RUU IKN, baik di parlemen yang notabene terdapat "pertarungan politik", maupun di ranah masyarakat yang menilai urgensi pemindahan ibu kota masih belum tuntas. Tarik menarik kepentingan itu berpotensi membuat banyak mispersepsi, karena miskomunikasi. Pertanyaannya, sejauh mana legitimasi politik dapat sejalan dengan legitimasi publik? Apakah persetujuan delapan fraksi di DPR RI serta merta mewakili suara masyarakat secara langsung terlebih warga lokal di kawasan IKN?

Pertanyaan itu tak bisa dijawab secara sepihak, tetapi pemerintah juga perlu lebih banyak mendengar dan mengakomodasi suara-suara minoritas yang barangkali jauh dari pusaran kekuasaan. JAKARTA – 7 ibu kota negara tercanggih di dunia, akankah nusantara masuk daftar? Pasalnya, Presiden Jokowi akan melakukan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyatakan Jakarta akan tetap menjadi pusat dari berbagai hal meski tak lagi jadi Ibu Kota Negara. "Jakarta menjadi pusat kegiatan kebudayaan, dan akan menjadi simpul dari bangsa Indonesia, itu tetap," kata mantan Rektor Universitas Paramadina ini. Mulai dari bincang di kedai kopi samping stasiun Dukuh Atas, sampai beberapa seminar dan audiensi dengan Presiden RI menyampaikan kegusaran bersama atas proses perencanaan yang sedang berjalan. Kumpulan berita tersebut disajikan sebagai berita pilihan yang lebih sesuai dengan minat Anda. Globalisasi dan "informationalization" adalah kunci tren world yang menentukan nasib kota-kota world di abad ke-21.

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta tetap akan membangun infrastruktur ikonik di antaranya jembatan penyeberangan orang hingga fasilitas publik untuk berinteraksi meski Ibu Kota Negara nantinya pindah ke Kalimantan Timur. Dia berharap walaupun Jakarta nanti tidak berstatus ibu kota negara, nilai positif yang sudah terbangun selama ini tetap dilestarikan. "Buat perencanaan lebih cermat. Plan harus bagus banget. Harus sabar juga. Itu tidak cepat, tetapi dikerjakan step-by-step," terang Hetifah. Sesuai bunyi Pasal 9 ayat dijelaskan Pemerintahan Khusus IKN dipimpin oleh Kepala Otorita IKN dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden. Pelantikannya pejabat-pejabat Otorita IKN akan langsung dilaksanakan oleh Presiden.

Adapun kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur akan dilaksanakan oleh Otorita IKN. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemindahan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Kalimantan Timur akan dilakukan pada Semester I-2024.Hal itu sesuai bunyi Pasal 3 Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara . "IKN kan sudah jadi Undang-undang. Yang jelas, Jakarta akan terus menjadi pusat perekonomian," tegas Anies seusai menghadiri dialog di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (22/1). Pemerintah Seoul juga tengah menyiapkan kotanya untuk menjadi kota metaverse pertama di dunia. Suharso mengungkapkan, nama Nusantara dipilih dari sekitar eighty nama lain yang diusulkan, antara lain Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Cakrawalapura, dan Kertanegara.

Dengan begitu, negara di dunia juga turut andil dalam mengatur kehidupan masyarakat secara konstitusional dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. "Saya berharap pelaksanaan forum konsultasi publik yang dilakukan secara hybrid ini tidak mengurangi esensi peran publik dalam mendiskusikan berbagai hal yang sangat penting untuk perencanaan kedepan yang lebih baik," harapnya. Direktur Center of Economic and Law Studies , Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, memindahkan Ibu Kota untuk saat ini belum cukup tepat, sebab seharusnya pemerintah fokus terlebih dahulu pada penanganan pandemi covid 19. Proyek pemindahan Ibu Kota memang ada beberapa yang sukses, namun tidak sedikit juga yang justru mangkrak dan akhirnya tidak memiliki manfaat banyak untuk masyarakat di negara tersebut. "Banyak aspek. Tentu kebutuhan dari semua orang di IKN harus terpenuhi. Mereka bekerja atau pindah memberi kontribusi atau nilai tambah," terang dia. Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin berharap, warga lokal seperti di kawasan Jonggon yang memiliki lahan harus diperhatikan betul.